Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akhir november 2020 lalu telah menetapkan Empat Desa pilihan pailot project SDGs Desa, dua berada di Jawa Timur yakni Desa Mlaten, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro dengan penduduk 751 Kepala Keluarga (KK) dan Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penduduk 746 KK.

Sementara dua desa berada di Jawa Tengah ialah Desa Kemojing Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap berpenduduk 744 KK dan Desa Tempel Sari, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung berpenduduk 732 KK.

Kepala Pusat Data Dan Informasi, Kemendesa PDTT, Dr. Inanovich agusta, dalam diskusi via zoomiting “Mobile Aplication SDGs Desa” (Minggu, 6/12/2020). Mengatakan bahwa Menteri Halim, atau Gus Menteri, akan menebitkan buku Trilogi SDGs Desa, sebagai pedoman, konsep melangkah untuk pemajuan pembangunan Desa yang berkelanjutan. Hasil dari pilot project tersebut termuat dan dikembangkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa PDTT. “Mobile Aplication SDGs Desa ini Insya Allah akan diluncurkan 2021.” Terangnya.

Konsentrasi yang dilakukan di empat desa pilot project studi itu berupa sensus untuk seluruh penduduk, keluarga dan rukun tetangga. Kemudian dari sensus itu akan muncul hasil berupa profil desa, profil kependudukan, masalah kewargaan, masalah kewilayahan, serta rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah level individu, keluarga, wilayah, tingkat capaian SDGs Desa serta laju pemenuhan sasaran SDGs Desa.

“Empat desa itu memiliki tipologi desa yang berbeda, yaitu pesisir dan pegunungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur ini.

Statement tersebut disampaikan Gus Menteri bersamaan dengan diadakannya Konferensi Pers virtual tentang arah pembangunan desa yang dituangkan dalam SDGs Desa, Kamis (10/12/2020).

Gus Menteri meyakini SDGs Desa berkontribusi 74 persen terhadap pencapaian tujuan nasional berkelanjutan. SDGs Desa merupakan pembumian Suistanabel Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Nasional yang diundangkan lewat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020. SDGs Desa sendiri menambahkan poin ke-18 yaitu Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

“Berdasarkan aspek kewilayahan, 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa, 11 tujuan pembangunan nasional berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa. Sedangkan aksi menuju tercapainya 12 SDGs desa berkontribusi 91 persen pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan,” ujar Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, pembangunan nasional berkelanjutan berdasarkan aspek kewargaan, lanjut Gus Menteri adalah 43 persen penduduk Indonesia ada di Desa, tujuan pembangunan nasional berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa dan aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43 persen pembangunan nasional.

Gus Menteri menekankan bahwa SDGs desa adalah pembangunan total atas desa. “Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat,” tegas Gus Menteri dalam pernyataan pers virtual tersebut.

Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dan generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

Disebutkan, dasar pemikiran munculnya SDGs 18 yaitu menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang beragam dalam agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, tumbuh dan maju berkembang.

Dalam mencapai implementasi tujuan pailot project Sustainable Development Goals (SDGs) Desa atau pembangunan berkelanjutan, sementara ini beliau memilih mendayagunakan para konsultan ahli, peneliti ahli dan tenaga neumerator.

Para Konsultan ahli, peneliti ahli dan neumerator, terdiri dari Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) yang terdiri dari Praktisi IT, Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Mereka bertugas melakukan pendataan langsung, secara online ke setiap kepala rumah warga Desa.

“mereka menggali informasi terkait infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, sosial budaya (pranata sosial) dan potensi-potensi di desa secara online”. Katanya.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah sistem informasi terpadu untuk memotret situasi desa secara tepat dan nyata sehingga kelak memudahkan intervensi kebijakan pemerintah terhadap permasalahan dan pengembangan desa.

Lanjut Kang Inov, sapaan akrab Kepala Pusat Data Dan Informasi Kemendesa PDTT, mengatakan, Dengan adanya sistem informasi desa, pelaksanaan target tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di desa (SDGs Desa) dapat lebih mudah dicapai.

“Ini adalah arahan presiden yang terus mengharuskan kita untuk memikirkan kebijakan arah pembangunan desa tumbuh, kembang dan maju,” terang Kang Inov meneruskan arahan Gus Menteri. Tambahnya.

Arahan Menteri Desa PDTT, Gus Menteri, bahwa dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi desa dan SDM desa. Desa peka potensi budaya, Desa ramah perempuan, desa tanpa kelaparan dan lain sebagainya, semua itu mengarah kepada peningkatan ekonomi dan SDM desa dengan kehadiran dana desa. Atau dengan bahasa yang populer, “no one left behind.” Terangnya. (iha)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *