#sobatTPPJateng

Tahukah kamu kalau setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai INTERNATIONAL MIGRANT DAY? Redaksi GERBANGDESA.ID merasa penting menulis khusus terkait Hari Migran Internasional ini karena sangat relevan dengan peran Pemerintah Desa dan SDGs Desa.

Penetapan 18 Desember sebagai Hari Buruh Migran Internasional mengacu pada deklarasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Resolusi PBB No. 45/158 tanggal 18 Desember 1990 di New York, Amerika Serikat.

Konvensi ini diinisiasi negara-negara pengirim buruh migran untuk merumuskan standar perlindungan khusus bagi buruh migran secara global.

Ditetapkannya Hari Buruh Migran Internasional dimaksudkan agar seluruh negara memberikan perlindungan kepada para pekerja migran, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Para migran berhak bebas dari penyiksaan, perbudakan, memiliki hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, juga kebebasan berekspresi.

Pekerja migran juga memiliki hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, serta hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dinegara asalnya.

#sobatTPPJateng

Pada 12 April 2012 Pemerintah Indonesia mengesahkan konvensi buruh migran ini menjadi sebuah Undang-Undang, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Indonesia, sebagai negara berdaulat dan berlandaskan hukum memiliki payung hukum yang lebih dari cukup untuk mengoptimalkan perlindungan bagi warga negaranya yang berada di luar negeri. Landasan utama Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 pada Alinea IV secara gamblang menyatakan ”melindungi segenap bangsa dan seluruh lumpah darah Indonesia”, mengamanatkan adanya perlindungan bagi WNI dimanapun berada. Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pada Pasal 19 menyebutkan: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraluran perundangundangan nasional serta hukum kebiasaan internasional. 

Selain Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, secara khusus Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-undang no.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan aturan komprehensif untuk melindungi pekerja migran yang berada di luar negeri.

UU no. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia secara gamblang juga menyatakan bahwa perlindungan meliputi tidak hanya pekerja migran, tetapi beserta keluarganya.

#sobatTPPJateng

Pemerintah sendiri melalui kerjasama 8 (delapan) Kementerian sejak 2016 sudah mulai merintis Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF).  Kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).

Kerja sama lainnya yaitu, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi Calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, dan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan Calon TKI dan TKI Purna serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

Program DESMIGRATIF merupakan program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, mendorong peran aktif Pemerintah Desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural.

Untuk diketahui, program DESMIGRATIF sudah dimulai sejak 2016 dimana telah dibentuk Pilot Project (Proyek Percontohan) Desmigratif di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Sejak dicanangkan pada tahun 2016, program DESMIGRATIF yang semula hanya ada dua desa, dua kecamatan, dua kabupaten, dan dua provinsi terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun ke tiga setelah program ini digulirkan, program desmigratif sudah menjangkau 150 desa, 138 kecamatan, 75 kabupaten, dan 11 provinsi.

#sobatTPPJateng

Dalam masa pandemi ini revitalisasi ekonomi desa juga harus bisa berhasil memitigasi keberadaan pekerja migran yang kembali ke desanya karena pandemi corona.  

Dalam sebuah diskusi daring, Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan, “Dengan penerapan new normal migrasi itu arusnya tidak begitu kencang ke luar negeri. Jelas ada perlambatan karena proses lebih ketat, misalnya prasyarat kesehatan dalam penerbangan harus menunggu lama dan birokratis. Belum lagi beberapa negara tujuan migrasi tenaga kerja masih menerapkan lockdown, travel warning, dan sebagainya,” katanya.

Dengan begitu, lanjut Wahyu, desa akan kelebihan tenaga kerja. Kalau desa berhasil merevitalisasi ekonominya, maka warganya yang akan berangkat menjadi pekerja migran akan berpikir ulang dan menjadi tenaga kerja di desanya.

Dengan demikian dangan relevan apabila kedepan, dengan momentum hari Migran Internasional ini, desa-desa yang merupakan kantong buruh migran untuk merevitalisasi desa-nya disesuaikan dengan konsep SDGs Desa. SGs Desa telah menyediakan instrumen yang cukup bagi penguatan dan pemberdayaan buruh migran. Setidaknya ada 3 SDGs Desa yang instrumennya dapat digunakan sebagai output yaitu: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Desa Tanpa Kesenjangan dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. (Redaksi)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *