kemenko pmk, TAM Provinsi, TAPM Kabupaten
Kemenko PMK, Kadispermades, Kades Pabelan

Ungaran, 21/5/2021, Hai sobat desa hari ini admin desajateng.com update kegiatan jajah Desa milang Kori…

Diawali monitoring dana desa dan BLT-DD oleh Tim Deputy bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI mengunjungi Kabupaten Semarang.

Kedatangan rombongan Kemenko PMK dipimpin Ibu Dewi dan didampingi TAM Provinsi Mas Insan Mahmud dan Ziahul haq diterima dengan hangat oleh pak sekretaris dispermades Bapak Aris Setyawan dan kasie keuangan dan aset desa Ibu dewi, didampingi TA ID Heri dan TA PED Enita.


Dalam sesi diskusi Pak Aris menyampaikan dana desa tahap 1 di Kabupaten Semarang sudah cair 39,62%. Tahap 2 diperkirakan cair besok Selasa 25 Mei 2021. Sedangan untuk BLT – DD pencairan bulan ke 1- 4 sudah 208 desa (100%) untuk bulan ke -5 sudah cair 170 desa.

Namun dalam perjalanannya masih ada beberapa kendala teknis di lapangan :

  1. Perencanaan desa harus menunggu PMK alokasi dana desa baru terbit tanggal 29 Des terbit sehingga sangat mepet.
  2. Refokusing APBDes ke-1 untuk PPKM mikro 8% dialokasikan sesuai kebutuhan dicairkan mulai tahap 1 sehingga memerlukan perubahan perkades.
  3. Refokusing APBDes ke -2 untuk kegiatan pendataan SDGs desa sesuai kebutuhan pokok didesa dengan merujuk surat petunjuk Kepala dispermades, dilakukanlah perubahan perkades ke -2.
  4. Input omspam dilakukan sendiri oleh pemdes maka diperlukan monev secara disiplin.
  5. Realisasi penggunaan dana desa belum 50% Karena desa belum melakukan input omspan.

Enita menambahkan untuk progres SDGs, kami mulai action di awal April dengan Bintek ditingkat kabupaten dan kecamatan. Kemudian masuk minggu ke-3 April Bintek dilakukan didesa.

Ditambahkan oleh Heri TA ID bahwa kendala utama SDGs adalah aplikasi sering error. kami siasati dengan data hardcopy dengan konsekuensi pembengkakan anggaran. “SDGS desa sebenarnya sangat bagus kedalaman datanya, namun kami juga mempertanyakan kemana sebenarnya arah SDGs desa, apakah datanya apakah akan digunakan semua atau hanya sebagian?” kata Hery. “

Ada juga kasus di beberapa sekolah bahwa SK kemiskinan dari pemdes tidak diakui di sekolah, padahal itu adalah data riil” kata Enita.

Pak Aris menambahkan ” Ditahun 2018 untuk mengatasi dampak Pilkades terkait penetapan APBDES dimana kades lama tidak mau mengesahkan, kami menggunakan ketentuan pada permendagri 111/2014 ada pasal yang menyatakan jika kades tidak menandatangi APBDes dengan alasan tidak jelas maka APBDes bisa di undangkan oleh sekdes.

Ditambahkan pula oleh Ibu Dewi bahwa camat melakukan evaluasi perdes APBDes dengan catatan tidak memperlambat pencairan dana desa, kemudian juga tidak perlu ada rekomendasi camat maupun dispermades.

Disisi lain proses omspam tahun 2021 masih agak ribet karena proses input BLT – DD dan DD dilakukan sendiri-sendiri. Disamping itu juga masih ada tambahan persyaratan di KPPN diluar PMK.

“Untuk kedepannya kami mengharapkan agar regulasi yang terkait dengan perencanaan desa tidak diterbitkan mepet waktunya di akhir tahun. Kemudian terkait tambahan honor untuk PLD kami sedang upayakan dari APBD Kabupaten, sebenarnya sudah kami upayakan di tahun 2019 tetapi karena awal 2020 ada pandemi covid_19 maka tertunda”, kata Pak Heru selaku Kadispermades kabupaten Semarang.

Kepala desa Pabelan Bapak Abdul Aziz menyatakan bahwa BLT-DD sudah disalurkan kepada KPM sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh kemendesa PDTT. Adapun peran pendamping desa juga masih dibutuhkan walaupun desa sudah mandiri. (masIn).

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *