Penjelasan tentang PP No. 11 Tahun 2021
Penjelasan tentang Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021

Semarang, 25/12/2021, Assalamu’alaikum sobat desa, bagaimana kabar Bumdes di tempat kamu ? Era baru bumdesa telah dimulai…sobat. Nah untuk memperkaya wawasan sobat desa tentang implementasi PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT no. 3 Tahun 2021 maka TPP Provinsi Jawa Tengah pada Hari Senin 24 Mei 2021 menyelenggarakan Webinar dengan narasumber Bapak Atmari dan Bapak Nasrun Staf khusus Menteri Desa PDTT.

“Dengan status badan hukum bumdes, maka Bumdes mempunyai kemudahan dalam mengakses permodalan dari perbankan, bumdes juga bisa menerima bantuan tanpa harus melalui rekening kas desa”

Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) merupakan salah satu pilar percepatan ekonomi desa. Bumdesa didirikan dengan tujuan untuk  meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat dan menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Bumdesa memiliki peluang untuk bisa meningkatkan value dari potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan keragaman Budaya yang dimiliki oleh desa menjadi daya tarik kekuatan ekonomi desa. Hal tersebut akan berdampak pada petumbuhan ekonomi yang ada di desa.

Semenjak tahun 2014 hingga 2021 kesadaran dan minat pemerintah desa untuk mendirikan dan mengembangkan bumdes selalu meningkat. Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Mei tahun 2021 ini telah berdiri 6.497 Bumdesa dari 7.809 desa. Kehadiran bumdes tersebut tentunya menjadi potensi ekonomi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah apabila di berdayakan dan dikelola dengan baik serta di sinergikan dengan kekuatan ekonomi yang lain yang ada di masyarakat seperti UKM, UMKM, koperasi, pasar desa, BUMD maupun BUMN perdagangan maupun perbankan.

Keinginan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT dengan memperjelas status Bumdesa menjadi badan hukum yang tertuang didalam  UU Cipta kerja dan diperjelas didalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdesa dan diperkuat lagi dengan Permendesa No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama. (MasIn)

Download materi webinar

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *